JABAR PUSARAN ONLINE-Anggota DPRD Jawa Barat dr. Encep Sugiana meminta pemerintah memperkuat langkah antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi dampak erupsi Anak Gunung Krakatau, terutama ancaman hujan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat.
Encep menilai pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan imbauan kepada masyarakat. Berbagai kebutuhan dasar, layanan kesehatan, hingga sistem informasi dan evakuasi harus dipersiapkan sejak dini untuk menghadapi kemungkinan memburuknya kondisi.
“Pemerintah harus betul-betul mewaspadai perkembangan yang ada, melakukan antisipasi dan pencegahan, serta menyiapkan upaya pertolongan atau bantuan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Encep.
Menurutnya, material erupsi berupa gas dan debu vulkanik dapat membahayakan kesehatan, khususnya sistem pernapasan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak mendapatkan perlindungan dan informasi yang memadai.
Encep meminta pemerintah daerah melakukan pemantauan secara berkala terhadap wilayah yang berpotensi mengalami hujan abu vulkanik. Informasi mengenai perkembangan aktivitas gunung api juga harus disampaikan secara cepat, jelas, dan bersumber dari pihak yang berwenang.
“Informasi yang jelas menjadi penting agar masyarakat mengetahui perkembangan kondisi dan langkah apa yang harus dilakukan. Kalau sudah dalam kondisi darurat, masyarakat harus mengikuti instruksi pemerintah atau pihak yang berwenang,” katanya.
Encep juga meminta pemerintah menyiapkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai langkah antisipasi apabila erupsi berdampak terhadap aktivitas warga.
Menurutnya, potensi hujan abu vulkanik dapat membuat masyarakat harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Dalam kondisi tersebut, pemerintah harus memastikan kebutuhan pangan, sandang, serta kebutuhan dasar lainnya tetap dapat terpenuhi.
“Pemerintah harus betul-betul mewaspadai perkembangan yang ada, melakukan antisipasi dan pencegahan, serta menyiapkan upaya pertolongan atau bantuan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Encep.
Menurutnya, material erupsi berupa gas dan debu vulkanik dapat membahayakan kesehatan, khususnya sistem pernapasan. Karena itu, pemerintah perlu memastikan masyarakat di wilayah yang berpotensi terdampak mendapatkan perlindungan dan informasi yang memadai.
Encep meminta pemerintah daerah melakukan pemantauan secara berkala terhadap wilayah yang berpotensi mengalami hujan abu vulkanik. Informasi mengenai perkembangan aktivitas gunung api juga harus disampaikan secara cepat, jelas, dan bersumber dari pihak yang berwenang.
“Informasi yang jelas menjadi penting agar masyarakat mengetahui perkembangan kondisi dan langkah apa yang harus dilakukan. Kalau sudah dalam kondisi darurat, masyarakat harus mengikuti instruksi pemerintah atau pihak yang berwenang,” katanya.
Encep juga meminta pemerintah menyiapkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai langkah antisipasi apabila erupsi berdampak terhadap aktivitas warga.
Menurutnya, potensi hujan abu vulkanik dapat membuat masyarakat harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Dalam kondisi tersebut, pemerintah harus memastikan kebutuhan pangan, sandang, serta kebutuhan dasar lainnya tetap dapat terpenuhi.
“Ketika terjadi musibah yang menyebabkan masyarakat tidak bisa beraktivitas atau keluar rumah, pemerintah harus sudah menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kecepatan pemerintah dalam memberikan bantuan apabila terjadi kondisi darurat.
Selain kebutuhan pokok, kesiapan sektor kesehatan juga menjadi perhatian. Encep meminta rumah sakit, klinik, dan puskesmas di wilayah yang berpotensi terdampak meningkatkan kesiapsiagaan.
Fasilitas kesehatan perlu mengantisipasi kemungkinan meningkatnya masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan debu vulkanik, terutama gangguan pada saluran pernapasan dan iritasi mata.
“Rumah sakit, klinik, maupun puskesmas harus betul-betul menyiapkan diri kalau terjadi kejadian luar biasa yang sangat merugikan kesehatan masyarakat,” katanya.
Menurut Encep, kesiapan tersebut harus dilakukan sebelum kondisi memburuk sehingga pelayanan kesehatan dapat bergerak cepat ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.
Encep juga mendukung langkah pemerintah untuk menerapkan pembelajaran secara daring di wilayah yang berpotensi terdampak hujan abu vulkanik.
Kebijakan tersebut dinilai penting untuk mengurangi mobilitas pelajar dan mencegah anak-anak terpapar debu vulkanik secara langsung.
“Di daerah-daerah yang diperkirakan akan terjadi hujan abu vulkanik, proses pembelajaran di sekolah sebaiknya dilakukan secara daring untuk meminimalisasi dampak yang terjadi,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah daerah memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif, termasuk menyiapkan mekanisme pembelajaran dan komunikasi dengan sekolah serta orang tua siswa.
Encep menegaskan, pemerintah harus membangun sistem kesiapsiagaan yang tidak bersifat reaktif. Pemantauan kondisi, penyampaian informasi, kesiapan bantuan, hingga pelayanan kesehatan harus berjalan secara terkoordinasi.
“Namanya gunung berapi, perkembangannya kadang tidak bisa diprediksi. Karena itu kita berharap pemerintah betul-betul bisa mengantisipasi musibah yang bisa terjadi dalam waktu yang tidak menentu,” katanya.
Ia berharap pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dan memastikan masyarakat memperoleh perlindungan maksimal selama potensi dampak erupsi masih harus diwaspadai.***
